SEJARAH SINGKAT KOTA SORONG

Kota Sorong adalah kota di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kota ini dikenal sebagai Kota Minyak, di mana Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) mulai melakukan kegiatan pengeboran minyak di Sorong sejak 1935. Sorong adalah kota terbesar di Provinsi Papua Barat dan kota terbesar kedua di Papua Indonesia, setelah Kota Jayapura.

Kota Sorong sangat strategis karena merupakan pintu masuk dan transit ke Provinsi Papua Barat. Kota Sorong juga merupakan kota industri, perdagangan dan jasa, karena Kota Sorong dikelilingi oleh kabupaten lain yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial, sehingga membuka peluang bagi investor domestik dan asing untuk menginvestasikan modalnya.

SEJARAH SINGKAT KOTA SORONG
SEJARAH SINGKAT KOTA SORONG

SEJARAH SINGKAT KOTA SORONG

Asal Nama Sorong

Nama Sorong berasal dari kata Soren. Soren dalam bahasa Biak Numfor yang berarti laut dalam dan bergelombang. Kata Soren pertama kali digunakan oleh suku Biak Numfor yang berlayar di zaman kuno dengan perahu layar dari satu pulau ke pulau lain sampai mereka tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor ini memberi nama “daratan Maladum” (sekarang bagian dari wilayah Kota Sorong) sebagai “Soren” yang kemudian diucapkan oleh pedagang Cina, misionaris berpakaian Eropa, Maluku dan Sangihe Talaud sebagai Sorong.

Zaman Belanda

Sekitar tahun 1935, selama Hindia Belanda, Sorong didirikan sebagai markas Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) sementara pusat administrasi didirikan di Pulau Doom.

Masa pemerintahan Indonesia

Setelah penyerahan penuh Irian Barat oleh Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada pemerintah Republik Indonesia, pada tahun 1965 berdasarkan berbagai pertimbangan kemudian seorang wakil Bupati Koordinator diangkat berbasis di Sorong, dengan tugas: 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Kepala Pemerintahan Daerah (KPS) Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru. 2. Mempersiapkan pemecahan Kota Irian Barat Bagian Barat menjadi 2 (dua) Kota.

Pada tahun 1969, dengan selesainya Penentuan Pendapat Rakyat, pengembangan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom tidak ada perubahan dalam pembagian wilayah dan kondisi hingga akhir tahun 1972 sebagai berikut:

  • Wilayah Pemerintah Daerah Sorong dengan ibukota Sorong;
  • Wilayah Pemerintah Daerah Raja Ampat dengan ibu kota Sorong Doom;
  • Wilayah Pemerintah Daerah Teminabuan dengan ibukota Teminabuan;
  • Wilayah Pemerintahan Daerah Ayamaru dengan ibu kota Ayamaru.
  • Pembagian wilayah di Sorong seperti yang disebutkan di atas berlaku sampai tahun 1973 ketika penghapusan daerah Kepala Daerah Daerah dan sejumlah kabupaten dan pembentukan Pemerintah Kabupaten Tahap Pertama pada tahun 1973-1974.

Kota Sorong pada awalnya adalah salah satu kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Namun, dalam perkembangannya telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1996 pada 3 Juni 1996 menjadi Kota Administratif Sorong. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 45 tahun 1999 Pemerintah Kota Sorong ditingkatkan menjadi daerah otonom sebagai Kota Sorong

Leave a Reply