SEJARAH SINGKAT KOTA PAREPARE

Pada awal perkembangannya, dataran tinggi saat ini, yang disebut Kota Parepare, sebelumnya merupakan semak yang diselingi dengan lubang tanah yang agak miring di mana semak-semak tumbuh liar dan tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) ke arah selatan dari kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa tanah itu dinamai Kota Parepare.

Kerajaan Lontara Suppa mengatakan, sekitar abad XIV seorang putra Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan untuk membangun wilayahnya sendiri di pantai karena hobinya memancing. Daerah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang, kemudian satu kerajaan lagi berdiri sekitar abad XV yaitu Kerajaan Bacukiki.

SEJARAH SINGKAT KOTA PAREPARE
SEJARAH SINGKAT KOTA PAREPARE

SEJARAH SINGKAT KOTA PAREPARE

Dalam persahabatan mengunjungi Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) melakukan perjalanan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik oleh pemandangan indah di hamparan ini dan secara spontan disebut “Bajiki Ni Pare” yang berarti “pelabuhan yang dibuat dengan baik dari Wilayah ini”. Karena itulah nama “Port of Parepare” yang melekat pada kota. Parepare akhirnya ramai, termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang di daerah Suppa.

Melihat posisinya yang strategis sebagai pelabuhan yang dilindungi oleh jubah di depannya, dan memang sudah penuh sesak dengan orang, Belanda pertama-tama mengambil tempat ini dan kemudian menjadikannya kota yang penting di bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan menyebar ke seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Ini berbasis di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebber adalah Kepala Pemerintahan (Hindia Belanda), dengan status wilayah pemerintahan yang disebut “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parepare.
Di setiap wilayah / Onder Afdeling terletak di Controlur atau Gezag Hebber. Selain aparatur pemerintah Hindia Belanda, struktur pemerintahan Hindia Belanda juga dibantu oleh pejabat pemerintah raja Bugis, yaitu Arung Barru di Barru, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addatung Sawitto di Pinrang, sementara di Parepare Arung Mallusetasi.

Struktur pemerintahan ini, yang berjalan sampai pecahnya Perang Dunia II, adalah pada saat penghapusan pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada saat kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan UU No. 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948, di mana struktur pemerintahan juga berubah, yaitu di Daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan (KPN) dan tidak ada lagi Asisten Residen atau Ken Karikan.

Pada masa itu status Parepare kekal Afdeling yang wilayahnya meliputi 5 Kawasan seperti yang dinyatakan sebelum ini. Dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian wilayah Tahap II di Provinsi Sulawesi Selatan, empat Onder Afdeling menjadi Wilayah Tingkat II, masing-masing Kabupaten Barru Kedua, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, saat ini Parepare sendiri adalah Bandar Paras Kedua.

Kemudian pada tahun 1963 istilah Praja City diubah menjadi Perbandaran dan selepas berlakunya Undang-undang No. 2 Pada tahun 1999 tentang Pemerintahan Tempatan, status Perbandaran berubah menjadi “CITY” sampai sekarang. Berdasarkan tarikh pelantikan dan pengakuan sumpah Walikota Pertama H. ​​Andi Mannaungi pada 17 Februari 1960, maka dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 1970 adalah tanggal kelahiran Parepare Perbandaran pada 17 Februari 1960.

Leave a Reply