SEJARAH SINGKAT KOTA PALU

Sejarah Kota Palu | Sulawesi Tengah ~ Palu adalah “Kota Baru” yang terletak di muara sungai. Dr. Kruyt menjelaskan bahwa Palu sebenarnya adalah tempat baru yang dihuni oleh orang-orang (van Midden Celebes De Aste Toradja). Awal mula terbentuknya Kota Palu berasal dari penduduk Desa Bontolevo di Pegunungan Ulayo. Setelah perpindahan penduduk ke dataran rendah, mereka akhirnya tiba di Boya Pogego hari ini.

SEJARAH SINGKAT KOTA PALU
SEJARAH SINGKAT KOTA PALU

SEJARAH SINGKAT KOTA PALU

Kota Palu sekarang dimulai dari persatuan empat desa, yaitu: Besusu, Tanggabanggo (Siranindi) sekarang disebut Kamonji, Panggovia sekarang disebut Lere, Boyantongo sekarang disebut Kelurahan Baru. Mereka membentuk Dewan Adat yang disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang terkait erat dengan kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu secara bertahap menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Karena itulah Belanda mendekati Kerajaan Palu. Belanda pertama kali mengunjungi Palu pada masa kepemimpinan Raja Maili (Mangge Risa) untuk mendapatkan perlindungan dari Manado pada tahun 1868. Pada tahun 1888, Gubernur Belanda Sulawesi bersama dengan pasukan dan beberapa kapal tiba di Kerajaan Palu, mereka menyerang Kayumalue. Setelah perang Kayumalue, Raja Maili dibunuh oleh Belanda dan tubuhnya dibawa ke Palu. Setelah itu ia digantikan oleh Raja Jodjokodi, pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi menandatangani perjanjian singkat dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Berikut daftar susunan raja-raja Palu :

  1. Pue Nggari (Siralangi) 1796 – 1805
  2. I Dato Labungulili 1805 – 1815
  3. Malasigi Bulupalo 1815 – 1826
  4. Daelangi 1826 – 1835
  5. Yololembah 1835 – 1850
  6. Lamakaraka 1850 – 1868
  7. Maili (Mangge Risa) 1868 – 1888
  8. Jodjokodi 1888 – 1906
  9. Parampasi 1906 – 1921
  10. Djanggola 1921 – 1949
  11. Tjatjo Idjazah 1949 – 1960

Setelah Tjatjo Idjazah, tidak ada pemerintahan raja di daerah Palu. Setelah periode kerajaan ditaklukkan oleh pemerintah Belanda, bentuk perjanjian “Lange Kontruct” (perjanjian panjang) dibuat yang akhirnya diubah menjadi “Vorklaring Karte” (perjanjian singkat). Hingga akhirnya Gubernur Indonesia menetapkan wilayah administrasi berdasarkan Nomor 21 tanggal 25 Februari 1940. Kota Palu termasuk dalam Donggala Afdeling yang kemudian dibagi lagi menjadi Arder Afdeling, termasuk Ordo Palu dengan ibukotanya Palu, yang mencakup tiga Swapraja wilayah pemerintahan, yaitu:

  1. Swapraja Palu
  2. Swapraja Dolo
  3. Swapraja Kulawi

Pertumbuhan Kota Palu setelah Indonesia meraih kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda dan kemudian Jepang pada tahun 1945 semakin meningkat. Dimana keinginan rakyat untuk lebih maju dari masa kolonial dengan tegas membangun daerahnya masing-masing. Berkat upaya itu, roda pemerintahannya diatur dari pusat ke daerah. Kemudian Swatantra tingkat II Donggala dibentuk sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 1952 yang kemudian melahirkan Kota Administratif Palu dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1978.

Secara bertahap struktur Republik Indonesia dikoreksi oleh pemerintah pusat sesuai dengan keinginan rakyat di daerah melalui pelecehan dan penggabungan untuk pembangunan daerah, kemudian pemerintahan Swapraja dihapuskan dengan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Pertama Sulawesi Tengah dengan Ibukota Palu.

Dasar hukum pembentukan Daerah Administratif Kota Palu yang dibentuk pada tanggal 27 September 1978 berdasarkan Prinsip Dekontrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah. Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus ibukota Kabupaten Donggala Dati II dan juga sebagai ibukota Daerah Administratif Kota Palu. Palu adalah kota kesepuluh yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai kota administratif.

Sebagai latar belakang tumbuhnya Kota Palu dalam perkembangannya tidak lepas dari keinginan masyarakat di daerah ini dalam pembentukan pembentukan Pemerintahan Kota untuk Kota Palu dimulai sejak SK DPRD Sulawesi Tengah tahun Poso pada tahun 1964. Atas dasar keputusan ini, langkah-langkah positif diambil oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Donggala II untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemungkinan Kota Palu sebagai Kota Administratif. Upaya ini diperkuat oleh Keputusan KDH Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 225 / Ditpem / 1974 dengan membentuk Komite Penelitian yang mungkin menjadikan Kota Palu sebagai Kota Administratif, sehingga pemerintah pusat telah menyetujui untuk menyetujui Kota Palu sebagai Kota Administratif dengan dua sub-wilayah. kabupaten yaitu Palu Barat dan Palu Timur.

Leave a Reply