SEJARAH SINGKAT KOTA PALOPO

Kota Palopo, sebelumnya bernama Kota Administratif (Kotip) Palopo, adalah ibu kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, ketika gema reformasi bergulir dan memberi lahirnya UU No. 22 tahun 1999 dan PP 129 tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan ke daerah otonom.

SEJARAH SINGKAT KOTA PALOPO
SEJARAH SINGKAT KOTA PALOPO

SEJARAH SINGKAT KOTA PALOPO

Gagasan meningkatkan status Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi orang-orang yang menginginkan peningkatan status mereka pada waktu itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan untuk meningkatkan status Kota Palopo menjadi Otonomi Kota Palopo. Wilayah dari beberapa elemen kelembagaan penguatan seperti:

Surat Bupati Luwu No. 135/09 / TAPEM 9 Januari 2001, Tentang Usulan untuk Meningkatkan Status Kota Palopo ke Palopo. 2). 55 tahun 2000 pada tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Perluasan / Peningkatan Status Kota Palopo menjadi Kota Otonom, 3). Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922 / OTODA tanggal 30 Maret 2001 tentang Usulan Pembentukan Kotamadya Palopo ke Kota Palopo; 4). Keputusan Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan No. 41 / III / 2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Palopo menjadi Kota Palopo; Hasil Administrasi Kotamadya Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan dari Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesional; Juga didampingi oleh Aksi Gabungan LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kota Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan dengan Forum Peduli Kota.

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri meninjau administrasi dan melihat sisi potensial, kondisi wilayah dan lokasi geografis Kotamadya Palopo yang terletak di Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat layanan perdagangan untuk beberapa kabupaten yang termasuk Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo dan didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai, Palopo Kotip kemudian meningkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo.

Pada tanggal 2 Juli 2002, itu adalah salah satu tonggak dalam perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan penandatanganan prasasti tentang pengakuan wilayah otonom Kota Palopo oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Provinsi Mamasa, Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan dan lokasi wilayah geografinya sendiri, dipisahkan dari induknya, Kabupaten Luwu.

Pada awal berdirinya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kabupaten yang meliputi 19 Kecamatan dan 9 Desa. Namun seiring dengan dinamika perkembangan Kota Palopo di semua bidang sehingga mendekatkan layanan pemerintah dengan masyarakat, maka pada 2006 kecamatan-kecamatan di Kota Palopo kemudian dibagi menjadi 9 Distrik dan 48 Kecamatan.

Kota Palopo pertama kali diketuai oleh Drs. H. P. Tenriadjeng, Msi, yang dipercaya sebagai Penjabat Pelaksana pada saat itu, memulai pembangunan Kota Palopo untuk jangka waktu satu tahun, dan kemudian terpilih sebagai Walikota definitif oleh Dewan Perwakilan Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo. dari 2003-2008, yang pada saat yang sama mendaftarkan dirinya sebagai Walikota pertama di Kota Palopo.

Leave a Reply