SEJARAH SINGKAT KOTA KENDARI

Sulawesi Tenggara selama masa kolonial hingga pembentukan Kabupaten Sulawesi Tenggara pada tahun 1952 adalah Departemen, yaitu Departemen Boeton Laiwoi dengan pusat pemerintahannya di Bau-Bau. Departemen Boeton Laiwui terdiri dari:

Onder – Departemen Boeton.
Onder – Departemen Muna.
Onder – Departemen Laiwui.

SEJARAH SINGKAT KOTA KENDARI
SEJARAH SINGKAT KOTA KENDARI

SEJARAH SINGKAT KOTA KENDARI

Onder – Afdeling Kolaka pada waktu itu berada di bawah Afdeling Luwu (Sulawesi Selatan), kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 Sulawesi Tenggara menjadi satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan ibukotanya Bau-Bau. Kabupaten Sulawesi Tenggara termasuk daerah Onder – Afdeling Boeton Laiwui dan bekas Onder Afdeling Kolaka dan merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan Pemerintah Pusatnya di Makassar (Ujung Pandang). Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Kabupaten Sulawesi Tenggara dibagi menjadi empat Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu:

Kabupaten Daerah Tingkat II Buton ibukotanya Bau-Bau.
Kabupaten Daerah Tingkat II Muna ibukotanya Raha.
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari ibukotanya Kendari.
Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka ibukotanya Kolaka.

Keempat Daerah Tingkat II adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Betapa sulitnya komunikasi komunikasi pada waktu itu antara Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara dan pusat Pemerintah Provinsi di Ujung Pandang, sehingga menghambat pelaksanaan tugas pemerintah dan pelaksanaan tugas pembangunan. Selain itu, gangguan DI / TII pada saat itu sangat menghambat pelaksanaan tugas pembangunan utama di pedesaan.

Wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari daratan dan pulau-pulau yang cukup luas, berisi berbagai produk pertambangan, yaitu aspal dan nikel, serta sejumlah mineral lainnya. Demikian juga potensi lahan pertanian cukup potensial untuk dikembangkan. Selain itu ada juga berbagai hasil hutan dalam bentuk rotan, damar dan berbagai hasil hutan lainnya. Berdasarkan pertimbangan ini, para pemimpin masyarakat Sulawesi Tenggara membentuk Komite Tuntutan Daerah Otonomi Daerah Sulawesi Tenggara.

Tugas Komite adalah untuk memperjuangkan pembentukan Daerah Otonomi Sulawesi Tenggara di Pemerintah Pusat di Jakarta. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, cita-cita rakyat Sulawesi Tenggara tercapai dengan diterbitkannya Perpu No. 2 tahun 1964 Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Tingkat I dengan ibukotanya Kendari.

Realisasi pembentukan Tingkat Pertama Sulawesi Tenggara dilakukan pada tanggal 27 April 1964, yaitu ketika serah terima wilayah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Kolonel Inf.AA Rifai kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Wajong. pada saat itu Provinsi Sulawesi Tenggara mulai berdiri terpisah dari Provinsi Tingkat Pertama Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pada tanggal 27 April 1964 adalah hari kelahiran Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperingati setiap tahun.

Sejak kelahirannya, Sulawesi Tenggara telah mengalami beberapa kali perubahan terhadap Gubernur / Pemimpin Pemerintahan, yaitu:

J. WAYONG (1964-1965)

Sejak kelahiran Prov. Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 April 1964, Gubernur dipegang oleh J. Wayong dengan Keputusan Presiden tanggal 18 Februari 1964 Nomor 36 pada tahun 1964. Ia adalah dasar pemerintah di Prov. Sulawesi Tenggara. Posisinya berakhir pada 18 Juli 1965.

LA ODE HADI (1965-1966)

La Ode Hadi terpilih sebagai Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara kedua sebagai Gubernur definitif berdasarkan Keputusan Presiden No. 140 tahun 1965 pada 24 Mei 1965 dilantik pada 28 Juli 1965. untuk meluncurkan roda pemerintahan di Prov. Sulawesi Tenggara, yang pada saat itu mengalami kehancuran dan dalam segala kekurangannya di semua bidang karena kekacauan yang diwarisi oleh DI / TII. Namun, wakilnya Jacob Silondae, tidak bertahan lama dan kemudian digantikan oleh Konggoasa yang merupakan Sekretaris Regional. Masa jabatan La Ode Hadi cukup pendek, pada 5 Oktober 1966 diberhentikan dari Gubernur. Tidak perlu menjalankan fungsi pemerintahan di Prov. Sulawesi Tenggara, para pemimpin pemerintahan dijalankan oleh “Tim Panca Tunggal”. Masa jabatannya adalah dari 5 Oktober 1966 hingga 20 Oktober 1966.

EDY SABARA (1966-1978)

Penjara. Jenderal Eddy Sabara diangkat sebagai Careteker dari Kepala Daerah Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan SK. Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Oktober 1966 Nomor: Sampai / dari 1966 yang disumpah pada 19 Oktober di Ujung Pandang, pada waktu itu didasarkan pada pertimbangan gangguan keamanan dan ketertiban dan kondisi politik yang tidak menguntungkan dan sangat mengganggu administrasi Sulawesi Tenggara (lihat ingatan HE Sabara, 1977: 13: 14).

Kemudian Brigadir Jenderal Edy Sabara diangkat sebagai Penjabat Gubernur Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 tahun 1967 tanggal 1 April 1967. Dan setelah Prov DPR-GR. Sulawesi Tenggara bersidang untuk menentukan Edy Sabara terpilih sebagai Gubernur definitif dengan Keputusan Presiden Nomor: 55 tahun 1967 tanggal 24 April 1967.

  1. Untuk meluncurkan pemerintah dan meluncurkan tugas Gubernur juga menunjuk Sekretaris Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Wagiono Mangkudipura, diberhentikan dengan hormat dengan SK. Menteri Dalam Negeri No. Pemerintah Daerah / 8/2 / 37-94 tanggal 29 Mei 1967. dan mengakhiri tugasnya pada 19 Juni 1967.
  2. Kemudian dengan SK. Menteri Dalam Negeri No. Pemerintah Daerah / 8/2 / 37-94 29 Mei 1967 Drs. Sangkala Manomang diangkat dan melaksanakan tugasnya sebagai SEKDA mulai tanggal 19 Juni 1967 hingga 3 Desember 1973 dengan SK. Menteri Dalam Negeri No. Pemerintah Daerah / 8/3 / 49-463 tanggal 30 Oktober 1973 atas permintaannya sendiri karena kesehatannya tidak memungkinkan pada waktu itu.
  3. Kemudian dengan keputusan yang sama Konggoasa diangkat sebagai Sekretaris Tk. Saya Prov. Sulawesi Tenggara untuk menggantikan Drs. Sangkala Manomang.

DRS. ABDULLAH SILONDAE (1978-1982)

Posisi Gubernur Drs. Abdullah Silondae berdasarkan Keputusan Presiden No. PEM / 7/18/39 tanggal 19 Juni 1978. Pelantikannya diadakan pada 23 Juni 1978 oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal M. Pangabean, Sekretaris Republik Indonesia. oleh H. Konggoasa. Drs. Abdullah Silondae adalah salah satu Rancangan Draft Tim dari Rencana Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Sulawesi Tenggara “Pemanfaatan Tanah dan Air” di Pelita I dan Pelita II, ditambah dengan: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan pembangunan fasilitas pendidikan mulai dari sekolah dasar. , SMP, SMA dan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Atas kerja keras dan perjuangan yang gigih dari Gubernur Drs. Abdullah Silondae, kemudian pada bulan Agustus 1981 Pemerintah Pusat meresmikan pendirian Universitas Negeri Haluoleo di Kendari dengan Kanselir Pertama: Prof. H. Eddy Agussalim Mokodompit, MA, yang terdiri dari 4 fakultas: Pelatihan dan Pendidikan Guru, Ekonomi, Sosial Politik dan Pertanian. Tentang Gubernur Drs. Abdullah Silondae meninggal menjelang akhir 1981, pemerintah pusat menunjuk Mayjen Eddy Sabara / Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersamaan sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara.

Tugas utama Gubernur Sulawesi Tenggara adalah Mayjen Eddy Sabara untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara yang definitif, selain melanjutkan pelaksanaan tugas pemerintah, pengembangan dan pengembangan masyarakat di Prov. Sulawesi Tenggara.

Leave a Reply