SEJARAH KOTA PEKANBARU

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal bersama nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan bersamaan saat beralih menjadi Dusun Payung Sekaki yang terdapat di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April th. 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor bersama Belanda (VOC) di mana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli pada sebagian tipe barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan memadai penting.

SEJARAH KOTA PEKANBARU
SEJARAH KOTA PEKANBARU

SEJARAH KOTA PEKANBARU

Karena kapal Belanda tidak mampu masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, sesudah itu pelayaran ke Petapahan dilanjutkan bersama perahu-perahu kecil. Dengan keadaan ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik berasal dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun berasal dari pedalaman untuk dibawa keluar berwujud bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang kegunaan perlu di dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan situasi Sungai Siak yang tenang dan di dalam memicu perkampungan ini memegang posisi silang baik berasal dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini termasuk merangsang berkembangnya fasilitas jalur darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai area yang strategis dan jadi pintu gerbang perdagangan yang lumayan penting.

Perkembangan Senapelan terlalu erat bersama Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana selanjutnya terdapat disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan lantas berinisiatif memicu pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis selanjutnya dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar berganti di kurang lebih Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibikin oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang lantas lebih digemari banyak orang disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan bersama 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang lantas ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak mempunyai lokasi sendiri namun mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk selanjutnya bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada semuanya ditangan Datuk Bandar.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang didalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI terasa memutuskan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI udah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, bersama dengan penuh pertimbangan yang sanggup dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat berharap kepada Gubernur sehingga membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau.

Panitia ini udah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket segera yang diselenggarakan panitia tersebut, maka diambillah ketentuan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan bersama dengan No. Des 52/1/44-25 yang memutuskan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru mendapatkan standing Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Leave a Reply