SEJARAH KOTA PAREPARE

Diawal perkembangannya dataran tinggi yang sekarang ini, yang disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring area tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, jadi dari utara (Cappa Ujung) sampai ke jurusan selatan kota. Kemudian bersama dengan melalui proses perkembangan peristiwa sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai dikarenakan hobbynya memancing. Wilayah itu lantas dikenal sebagai kerajaan Soreang, lantas satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki.
Dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang.

SEJARAH KOTA PAREPARE
SEJARAH KOTA PAREPARE

SEJARAH KOTA PAREPARE

Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai pakar langkah dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik bersama dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” bermakna “Baik dibikin pelabuhan Kawasan ini”. Sejak itulah melekat nama “Parepare” Kota Pelabuhan. Parepare pada akhirnya ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu yang berkunjung berdagang ke kawasan Suppa.

Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta sebetulnya udah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut area ini lantas menjadikannya kota mutlak di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebber sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda), bersama dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parepare.
Pada setiap wilayah/Onder Afdeling berkedudukan Controlur atau Gezag Hebber. Disamping ada aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, susunan Pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah raja-raja bugis, yakni Arung Barru di Barru, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addatung Sawitto di Pinrang, sedang di Parepare berkedudukan Arung Mallusetasi.

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yakni pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda kira-kira th. 1942.
Pada zaman kemerdekaan Indonesia th. 1945, susunan pemerintahan disesuaikan bersama dengan undang-undang no. 1 th. 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan setelah itu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, di mana susunan pemerintahannya termasuk mengalami perubahan, yakni di Daerah cuma tersedia Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak tersedia ulang semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.

Leave a Reply