SEJARAH KOTA PALU

Sulawesi Tengah ~ Palu adalah “Kota Baru” yang letaknya di muara sungai. Dr. Kruyt menguraikan bahwa Palu memang tempat baru dihuni orang (De Aste Toradja’s van Midden Celebes). Awal mula pembentukan kota Palu berasal berasal dari penduduk Desa Bontolevo di Pegunungan Ulayo. Setelah pergeseran penduduk ke dataran rendah, akhirnya mereka sampai di Boya Pogego sekarang ini.

Kota Palu sekarang ini adalah bermula berasal dari kesatuan empat kampung, yakni : Besusu, Tanggabanggo (Siranindi) sekarang bernama Kamonji, Panggovia sekarang bernama Lere, Boyantongo sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka membentuk satu Dewan Adat disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah pilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan aktivitas kerajaan.

SEJARAH KOTA PALU
SEJARAH KOTA PALU

SEJARAH KOTA PALU

Kerajaan Palu lama-kelamaan jadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya Belanda mengadakan pendekatan pada Kerajaan Palu. Belanda pertama kali datang ke Palu pada masa kepemimpinan Raja Maili (Mangge Risa) untuk meraih pertolongan berasal dari Manado di th. 1868. Pada th. 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi dengan dengan bala tentara dan sebagian kapal tiba di Kerajaan Palu, mereka pun menyerang Kayumalue. Setelah peristiwa perang Kayumalue, Raja Maili terbunuh oleh pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu. Setelah itu ia digantikan oleh Raja Jodjokodi, pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi di tandatangani perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Berikut daftar susunan raja-raja Palu :

Pue Nggari (Siralangi) 1796 – 1805
I Dato Labungulili 1805 – 1815
Malasigi Bulupalo 1815 – 1826
Daelangi 1826 – 1835
Yololembah 1835 – 1850
Lamakaraka 1850 – 1868
Maili (Mangge Risa) 1868 – 1888
Jodjokodi 1888 – 1906
Parampasi 1906 – 1921
Djanggola 1921 – 1949
Tjatjo Idjazah 1949 – 1960

Setelah Tjatjo Idjazah, tidak ada kembali pemerintahan raja-raja di wilayah Palu. Setelah masa kerajaan sudah ditaklukan oleh pemerintah Belanda, dibuatlah satu bentuk perjanjian “Lange Kontruct” (perjanjian panjang) yang pada akhirnya dirubah jadi “Karte Vorklaring” (perjanjian pendek). Hingga pada akhirnya Gubernur Indonesia mengambil keputusan daerah administratif berdasarkan Nomor 21 Tanggal 25 Februari 1940. Kota Palu terhitung di dalam Afdeling Donggala yang lantas dibagi kembali lebih kecil jadi Arder Afdeling, pada lain Order Palu bersama dengan ibu kotanya Palu, meliputi tiga wilayah pemerintahan Swapraja, yaitu :

Swapraja Palu
Swapraja Dolo
Swapraja Kulawi

Pertumbuhan Kota Palu sesudah Indonesia merebut kemerdekaan berasal dari tangan penjajah Belanda kemudian Jepang terhadap th. 1945 jadi lama jadi meningkat. Dimana hasrat masyarakat untuk lebih maju berasal dari jaman penjajahan dengan tekat membangun tiap-tiap daerahnya. Berkat usaha jadi tersusun roda pemerintahannya berasal dari pusat hingga ke daerah-daerah. Maka terbentuklah tempat Swatantra tingkat II Donggala sesuai ketetapan pemerintah Nomor 23 Tahun 1952 yang setelah itu melahirkan Kota Administratif Palu yang berbentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978.

Berangsur-angsur lapisan ketatanegaraan RI diperbaiki oleh pemerintah pusat disesuaikannya dengan permintaan rakyat di daerah-daerah lewat pemecehan dan penggabungan untuk pengembangan daerah, kemudian dihapuslah pemerintahan Swapraja dengan keluarnya ketetapan yang pada lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Terbentuknya Dati I Propinsi Sulteng dengan Ibukota Palu.

Dasar hukum pembentukan lokasi Kota Administratif Palu yang dibentuk tanggal 27 September 1978 atas Dasar Asas Dekontrasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Kota Palu sebagai Ibukota Propinsi Dati I Sulawesi Tengah sekaligus ibukota Kabupaten Dati II Donggala dan termasuk sebagai ibukota pemerintahan lokasi Kota Administratif Palu. Palu merupakan kota kesepuluh yang ditetapkan pemerintah menjadi kota administratif.

Sebagai latar belakang perkembangan Kota Palu didalam perkembangannya tidak mampu dilepas dari kemauan permohonan rakyat di tempat ini didalam pencetusan pembentukan Pemerintahan wilayah kota untuk Kota Palu diawali sejak ada Keputusan DPRD Tingkat I Sulteng di Poso Tahun 1964. Atas basic ketentuan berikut maka diambil alih beberapa langkah positif oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pemerintah Dati II Donggala manfaat menyiapkan segala suatu hal yang tersedia kaitannya bersama dengan kemungkinan Kota Palu sebagai Kota Administratif. Usaha ini diperkuat bersama dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Sulteng Nomor 225/Ditpem/1974 bersama dengan membentuk Panitia Peneliti kemungkinan Kota Palu dijadikan Kota Administratif, maka pemerintah pusat udah sudi menyetujui Kota Palu dijadikan Kota Administratif bersama dengan dua kecamatan yaitu Palu Barat dan Palu Timur.

Leave a Reply