SEJARAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat DIY adalah salah satu daerah otonom tingkat provinsi di Indonesia. Provinsi ini memiliki ibukotanya di Yogyakarta. Dari nama daerah ini, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta serta statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Daerah Istimewa berkaitan dengan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (Jawa) adalah nama yang diberikan oleh Paku Buwono II (raja Mataram pada tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati.

SEJARAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEJARAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEJARAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta berarti Yogya, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang terpenting. Sumber lain mengatakan bahwa nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota Sansekerta Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaan sehari-hari, Yogyakarta umumnya diucapkan Jogja (karta) atau Ngayogyakarta (Jawa). Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah memiliki tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kesultanan, termasuk Kadipaten Pakualaman. Daerah yang memiliki asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di era Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Landschappen. Di era kemerdekaan itu disebut nama Daerah Kemandirian. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755, didirikan oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian memegang gelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, didirikan sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) dan kemudian Adipati Paku Alam I. Baik Kesultanan maupun Pakualaman diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak untuk mengatur rumah tangga mereka sendiri.

Semua itu dinyatakan dalam kontrak politik. Akhirnya, kontrak politik Kesultanan terdaftar di Staatsblad 1941. 47 dan kontrak politik Pakualaman di Staatsblaad 1941 No. 577. Selama Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetuk kawat kepada Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman adalah bagian dari Republik Indonesia, dan bergabung bersama untuk membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpadu. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Cengkeraman hukum adalah:

Dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia, bahkan pada masa perjuangan bahkan mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan, hampir Republik Indonesia hampir menyelesaikan sejarahnya. Oleh karena itu para pemimpin orang Indonesia yang berkumpul dan berperang di Yogyakarta memiliki ingatan mereka sendiri tentang wilayah ini. Selain itu, para pemuda yang setelah perang selesai, melanjutkan studi mereka di Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri yang pertama kali didirikan oleh Presiden Republik Indonesia, serta sebuah monumen hidup untuk mengenang perjuangan Yogyakarta.

Saat ini Kerajaan Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Her Majesty IX. Kedua-duanya memainkan peranan penting dalam memelihara nilai budaya dan kebudayaan Jawa dan merupakan masyarakat Yogyakarta yang bersatu. Atas dasar Pasal 18 UUD 1945, Dewan Perwakilan Wakil Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta mensyaratkan bahwa jabatan itu menjadi Daerah Khusus untuk Tahap Pertama, dipertahankan berdasarkan sejarah pembentukan dan pengembangan Kerajaan Tempatan yang dihormati dengan baik.

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa “pembagian wilayah Indonesia atas wilayah besar dan kecil, dalam bentuk struktur pemerintahan, ditetapkan oleh undang-undang dengan melihat dan mengingat dasar konsultasi dalam sistem Negara Pemerintah dan hak asal di daerah yang istimewa “. Sebagai daerah otonom di tingkat provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk oleh Undang-Undang No.3 Tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup bekas Wilayah / Kesultanan Yogyakarta dan Wilayah Pakualaman. Sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kota Yogyakarta kaya akan predikat, baik dari sejarah maupun potensi, seperti kota perjuangan, kota budaya, kota pelajar, dan kota pariwisata.

Nama kota perjuangan untuk kota ini berkaitan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan rakyat Indonesia selama era kolonial Belanda, era kolonial Jepang, dan di era perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Nama kota budaya untuk kota ini terkait erat dengan warisan budaya bernilai tinggi selama kerajaan-kerajaan yang masih dilestarikan. Judul ini juga terkait dengan banyak pusat seni dan budaya. Istilah Mataram, yang banyak digunakan saat ini, tidak lain merupakan kebanggaan bagi kejayaan Kerajaan Mataram.

Leave a Reply